Demo menolak pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) yang berlangsung di Yahukimo, Papua berujung rusuh. Dua warga tewas saat demo berlangsung anarkhis. Foto/Ist (Sindonews).
Perkumpulan Karsa, Jayapura – George Ronal Konjol, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Sorong Selatan mengecam keras oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat terkait polemik pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat. Menurutnya, semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi terkait daerah otonomi baru, tetapi jangan menggorbankan masyarakat adat.
“Stop mengatasnamakan masyarakat adat, karena selama ini masyarakat adat menjadi korban di atas tanah adatnya sendiri. Masyarakat adat yang punya tanah, dan hutan. Apapun yang berkaitan dengan masyarakat adat harus duduk dan berbicara dengan masyarakat adat, bukan mengatasnamakan masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat adat itu,” tukas George Ronal Konjol kepada suarapapua.com saat di temui di Aimas Kabupaten Sorong, Sabtu (19/3/2022).
Ronal Konjol juga mempertegas bahwa untuk melindungi wilayah dan hutan adat di Kabuapten Sorong Selatan, maka Dewan Adat Papua Wilayah Sorong Selatan menolak rencana pemekaran Propinsi Papua Barat Daya.
“Sebagai dewan adat kami menolak rencana pemekaran di tanah Papua, terlebih khusus rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Selain mengajak seluruh lapisan masyarakat adat di tanah Papua untuk menjaga tanah dan hutan adat, ketua DAP Sorong Selatan ini juga mendesak pemerintah untuk selesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selama ini terjadi di tanah Papua.
“Pemerintah harusnya menyelesaikan masalah pelanggaran, bukan bicara daerah otonomi baru,” ujarnya.
William Blesia, Juru Bicara DAP Sorong Selatan mempertegas pernyataan Ronal Konjol dengan menyatakan bahwa pihak Pemerintah Indonesia untuk segara menghentikan pembahasan pemekaran provinsi daerah otonomi baru, baik di provinsi Papua maupun Papua Barat.
“Sebagai anak adat, kami minta pemerintah stop bicara pemekaran. Karena rakyat Papua tidak minta pemekaran. Stop petak-petak masyarakat adat di atas tanah Papua dengan pemekaran,” pungkas Blesia.
DPD Papua: Utamakan Pendidikan dan Kesehatan
Sementara Anggota DPD RI dari Provinsi Papua, Otopianus P Tebai mengatakan masyarakat Papua menolak pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Aspirasi tersebut diperoleh setelah menggelar reses di daerah pemilihan.
“Saya banyak menampung aspirasi masyarakat terkait penolakan pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pengunungan Tengah Papua, Provinsi Papua Selatan. Hampir semua elemen di Papua menyampaikan hal yang sama soal penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Otopianus dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).
Lebih lanjut, Otopianus mengatakan bahwa hasil penyerapan aspirasi tersebut sudah disampaikan pada pembukaan Sidang Paripurna DPD RI. Langkah tersebut, kata dia, sesuai tupoksi sebagai anggota DPD RI Dapil Papua. Otopianus menjelaskan penolakan terhadap masyarakat terkait pemekaran provinsi karena masyarakat belum siap.
Menurut dia, masyarakat lebih cenderung mendorong untuk mempersiapkan pendidikan seperti pendikan formal dan pendidikan informal agar warga Papua memiliki sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat termasuk aspirasi yang menolak pembentukan DOB di Papua.
“Saya berharap kepada pemerintah untuk mengutamakan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Dia mengakui pemekaran memang sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan. Akan tetapi pemerintah harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat, khususnya ketersediaan sumber daya mausia dan lain-lain.
“Kalau SDM belum memadai maka sebaiknya utamakan pembangunan aspek pendidikan dan kesehatan. Jangan paksakan pemekaran daerah,” tandasnya. Otopianus juga menyinggung aksi unjuk rasa di Kabupaten Yahukimo serta aksi damai di beberapa daerah, di antaranya Paniai, Dogiyai, Wamena, dan di Jayapura yang dinilainya merupakan bentuk aspirasi biasa.
“Sejauh masyarakat tidak anarkistis, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan jangan dihentikan paksa. Kalau dihentikan paksa jelas pasti terjadi ricuh,” katanya. “Kami ini perwakilan daerah sehingga pemerintah juga harus melibatkan dan mendengar kami sebagai anggota DPD RI. Kami tahu betul soal kebutuhan atau persoalan daerah kami, dan juga sudah diamankan oleh konstitusi,” tuturnya.
Dia berharap pemerintah mencari solusi untuk percepatan pembangunan Papua. Antara lain fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua. “Perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat juga karena semua itu baik adanya,” katanya seperti dikutip Sindonews. (Awib)
