Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria
admin Masyarakat adat di wilayah Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi (Foto oleh Irma Tambunan melalui Kompas) Perkumpulan Karsa, Kampus ITS, Opini – Berbicara mengenai kebinekaan di tanah air tentunya tidak akan lepas dari keberadaan masyarakat adat. Sebagai bagian dari keragaman bangsa Indonesia, masyarakat adat seharusnya hidup dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Sejauh mata memandang, masih masyarakat adat … Read more
Perkumpulan Karsa – Yogyakarta, telah menerbitkan buku terbaru Juni 2022 dengan judul “KRONIK UNDANG-UNDANG DESA” Dari UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa ke UU No. 6/2014 tentang Desa. Penulis: R. Yando Zakaria, Pengantar oleh: Drs. H. Akhmad Muqowam (Ketua Panitia Khusus RUU Desa DPR RI)
Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengurus Daerah DIY bersama Perkumpulan KARSA dan Sorgori Documentary and Archive mengundang Bapak/ibu menghadiri pemutaran film “Before You Eat”. Film BYE (90 menit) bercerita tentang perbudakan modern di kapal-kapal ikan lepas pantai yang dialami ABK kita. Acara akan diselenggarakan pada: Hari/tgl: Sabtu, 11 Juni 2022 Tempat: Bioskop Museum Negeri Sonobudoyo Waktu: … Read more
Perkumpulan Karsa, Jakarta Pusat – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melakukan reforma agraria untuk mengembalikan hak masyarakat atas tanah. Salah satunya dengan memberikan kepastian hukum kepada tanah milik pribadi dan ulayat melalui penerbitan sertifikat tanah. Aktivis kepemudaan, Sahat Martin Philip Sinurat menyebut masalah agraria sudah terjadi sejak zaman penjajahan. Meski sudah ada dasar hukumnya melalui UU Pokok … Read more
Perkumpulan Karsa, Bali – Bambu memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Misalnya, batang bambu dewasa yang banyak digunakan sebagai tiang pancang penjor, semacam umbul-umbul berbahan kain atau hiasan dari daun muda kelapa yang kerap dihadirkan dalam berbagai upacara keagamaan. Bambu juga menjadi bahan utama anyaman untuk tempat sesajen, serta bahan bilik rumah-rumah warga. Ribuan … Read more
Perkumpulan Karsa, Kalbar – Merespon dimasukkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022, HuMa memaparkan beberapa catatan terkait pentingnya koalisi hutan adat dan peran perempuan dalam mendorong kebijakan di tingkat daerah. Diplomat Keadilan Ekologis dari Perkumpulan HuMa Indonesia, Nora Hidayati mencatat terdapat beberapa hal penting terkait hutan adat … Read more
Perkumpulan Karsa, Karo – Polisi menjelaskan soal status tanah sengketa penyebab bentrokan antara PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) dengan warga Desa Suka Maju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumut. Kapolres Tanah Karo AKBP Ronny Nicholas Sidabutar menyebut di lokasi tanah yang menjadi penyebab konflik antar pihak tersebut ada dua tanah yang dipermasalahkan, yakni tanah HGU … Read more
Perkumpulan Karsa, Tapanuli Utara – Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Marihot Simanjuntak, Kepala Bappeda Luhut Aritonang, Kadis Pertanian Sey Pasaribu, Kadis Perkim Budiman Gultom, serta Kadis Ketenagakerjaan Sofian Simanjuntak, Kabag Hukum Welly Simanjuntak dan beberapa perangkat daerah, menghadiri sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi (Rakor) Gugus … Read more
Perkumpulan Karsa, Sangatta – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah banyak mengalami perkembangan dalam penggunaan kawasan hutan sejak dimekarkan pada 1999 silam. Penataan pun kembali dilakukan, mulai dari struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan hingga pemanfaatan aset disertai dengan penataan akses penting. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Sudirman Latif mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir sengketa … Read more
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/2021 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) terbit bagi sebagian kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Berdasarkan keputusan itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih pengelolaan lebih … Read more