Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria
Perkumpulan Karsa – Yogyakarta, telah menerbitkan buku terbaru Juni 2022 dengan judul “KRONIK UNDANG-UNDANG DESA” Dari UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa ke UU No. 6/2014 tentang Desa. Penulis: R. Yando Zakaria, Pengantar oleh: Drs. H. Akhmad Muqowam (Ketua Panitia Khusus RUU Desa DPR RI)
Perkumpulan Karsa, Jakarta Pusat – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melakukan reforma agraria untuk mengembalikan hak masyarakat atas tanah. Salah satunya dengan memberikan kepastian hukum kepada tanah milik pribadi dan ulayat melalui penerbitan sertifikat tanah. Aktivis kepemudaan, Sahat Martin Philip Sinurat menyebut masalah agraria sudah terjadi sejak zaman penjajahan. Meski sudah ada dasar hukumnya melalui UU Pokok … Read more
Perkumpulan Karsa, Kalbar – Merespon dimasukkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022, HuMa memaparkan beberapa catatan terkait pentingnya koalisi hutan adat dan peran perempuan dalam mendorong kebijakan di tingkat daerah. Diplomat Keadilan Ekologis dari Perkumpulan HuMa Indonesia, Nora Hidayati mencatat terdapat beberapa hal penting terkait hutan adat … Read more
Perkumpulan Karsa, Tapanuli Utara – Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Marihot Simanjuntak, Kepala Bappeda Luhut Aritonang, Kadis Pertanian Sey Pasaribu, Kadis Perkim Budiman Gultom, serta Kadis Ketenagakerjaan Sofian Simanjuntak, Kabag Hukum Welly Simanjuntak dan beberapa perangkat daerah, menghadiri sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi (Rakor) Gugus … Read more
Perkumpulan Karsa, Sangatta – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah banyak mengalami perkembangan dalam penggunaan kawasan hutan sejak dimekarkan pada 1999 silam. Penataan pun kembali dilakukan, mulai dari struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan hingga pemanfaatan aset disertai dengan penataan akses penting. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Sudirman Latif mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir sengketa … Read more
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/2021 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) terbit bagi sebagian kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Berdasarkan keputusan itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih pengelolaan lebih … Read more
Perkumpulan Karsa, Jakarta – Dalam sebuah kesempatan diawal tahun 2022 ini, Presiden Joko Widodo pernah menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait tata kelola perhutanan sosial. Presiden ketika itu berharap masyarakat dapat mengelola secara baik sehingga lahan yang diberikan menjadi produktif dan dapat ditindaklanjuti menjadi hak milik. “Setelah … Read more
Perkumpulan Karsa, Jatim – Program Perhutanan Sosial menjadi angin segar masyarakat sekitar hutan bisa mengelola hutan. Namun dalam perjalanannya, banyak masyarakat yang sudah mendapatkan izin masih belum bisa mengelola hutan secara maksimal. Karena itu, peran pendampingan menjadi sangat penting agar masyarakat bisa mengelola hutan dari hulu-hilir dan memberikan dampak ekonomi yang nyata sekaligus melestarikan hutan. … Read more
Perkumpulan Karsa, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi secara tegas menolak SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 287 tahun 2022 tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang berpotensi menghilangkan kawasan hutan seluas 1,1 juta hektare di Pulau Jawa. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Kang Dedi Mulyadi saat … Read more
Perkumpulan Karsa, Denpasar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali bersama Desa Adat Intaran menolak rencana pembangunan terminal liquefied natural gas (LNG). Terminal LNG itu rencananya akan dibangun di kawasan hutan mangrove Sidakarya. Selain Walhi Bali dan Desa Adat Intaran, Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (Kekal) Bali dan Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali juga … Read more