Kebijakan

APHA Indonesia Sindir Elit Politik Hanya Dekati Masyarakat Adat Saat Pemilu

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Laksanto Utomo mengingatkan kembali dengan melayangkan surat Presiden Joko Widodo dan DPR RI, untuk berkomitmen mensahkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi Undang-undang, dimasa akhir jabatannya. Pasalnya, masih ada utang penyelesaian RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi sebuah undang-undang. Demikian disampaikan APHA Indonesia dalam jumpa pers … Read more

Walikota Sorong Larang Masyarakat Moi Jual Tanah Adat

by

“Tapi kalau [sudah] tidak ada [tanah], [apakah mau] naik bangun di udara?” Perkumpulan Karsa, Sorong – Masyarakat Adat Moi di Kota Sorong Papua Barat, diingatkan tidak menjual tanah adat mereka secara masif. Walikota Sorong, Lambert Jitmau mengatakan, perkembangan pembangunan dan maraknya investasi memerlukan ketersediaan lahan yang luas. Hal ini akan berdampak pada keberadaan tanah ulayat … Read more

Masyarakat Sulawesi Tenggara Bisa Kelola Hutan Lalui Program Perhutanan Sosial

by

Perkumpulan Karsa, Sulawesi Tenggara – Perhutanan sosial menjadi salah satu indikator pembangunan daerah Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan (Dishut). Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, sebagai pelaku … Read more

Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan Somosari Ilegal, Ancam Kelestarian Alam

by

Perkumpulan Karsa, Jepara – Kegiatan pembangunan infrastuktur pariwisata dan pembuatan akses jalan menuju kawasan hutan lindung di Somosari Batealit Jepara semakin masif mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari pemerhati lingkungan Kawali Jepara. Kawali Jepara menyatakan alih fungsi lahan dan pembangunan jalan di kawasan hutan lindung milik PT Perhutani yang mengutamakan kepentingan pelaku usaha … Read more

Pemdes dan Desa Adat Lestarikan Hutan Melalui Perdes dan Awig-Awig

by

Perkumpulan Karsa, Buleleng – Pemerintah Kabupaten Buleleng dipimpin Wakil Bupati I Nyoman Sutjidra bersama masyarakat secara simbolis melangsungkan upacara Wana Kerthi yang bertepatan dengan Tumpek Wariga pada Saniscara Kliwon Wariga, Sabtu (14/5), di Hutan Raya Desa Selat, Kecamatan Sukasada. Puluhan bibit pohon langka dan sarana upacara ditanam di hutan yang dikelola masyarakat setempat sejak 2011 … Read more

WALHI Sumatera Utara: Kejahatan Hutan Berlindung dalam Perhutanan Sosial

by

Perkumpulan Karsa, Sumatera Utara – WALHI Sumatera Utara memaparkan permasalahan tenurial dan buruknya tata kelola hutan di Sumatera Utara. Program Perhutanan Sosial yang digadang Pemerintahan Jokowi sejak periode pertama Pemerintahannya telah berlangsung selama hampir kurang lebih 6 tahun. Hal itu dikatakan Manager Advokasi WALHI Sumatera Utara Khairul Bukhari, Rabu (18/5/2022). “Di Sumatera Utara, izin-izin perhutanan sosial … Read more

Urus Sertifikat Tanah Melalui PTSL, Gratis Atau Berbayar?

by

“Kegiatan PTSL ini gratis, artinya tidak ada biaya lagi yang dibayarkan ke BPN mulai dari pengumpulan berkas, pengukuran sampai terbit sertifikat hak atas tanah.” Perkumpulan Karsa, Jakarta – Perihal biaya masih menjadi pertanyaan masyarakat ketika hendak mengurus sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebab, ada yang menganggap bahwa program PTSL tidak dikenakan biaya … Read more

Perjuangan Atas Pengusulan Hak Kelola Hutan Desa Adat

by

Perkumpulan Karsa, Kaltara – Masyarakat Desa Long Jalan, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, menyambut bahagia Surat Keputusan (SK) Hutan Desa dari pemerintah pusat (2021), yakni bermakna pengakuan negara terhadap hak adat mereka. “Benar warga bahagia setelah kami menyerahkan SK Hutan Desa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,” kata Koordinator Divisi Komunikasi … Read more

Menanti Keseriusan Pemerintah Lindungi Wilayah Adat

by

Perkumpulan Karsa – Pengakuan dan perlindungan hak wilayah bagi masyarakat adat masih menemui jalan panjang dan berliku. Regulasi berbelit. Sisi lain, kehidupan dan ruang hidup mereka terus terancam. Sampai Maret 2022, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyebutkan, telah meregistrasi 1.091 peta wilayah adat mencapai 17,6 juta hektar tersebar di 29 provinsi dan 141 kabupaten dan … Read more

Perlukah Desa Baduy Dalam Dibuatkan Perda Adat?

by

Perkumpulan Karsa – Pada Rabu (11/05) lalu, terjadi diskusi antara Guru Besar Universitas Terbuka, Prof. Dr. Hanif Nurcholis dengan Pakar Hukum Tata Negara yang juga anggota DPD RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie di laman media sosial Prof. Hanif Nurcholis. Diskusi itu membahas tentang Peraturan Daerah (Perda) Desa Adat. Diskusi itu diawali dengan pertanyaan perlukah Desa … Read more