Kebijakan

Masyarakat Sulawesi Tenggara Bisa Kelola Hutan Lalui Program Perhutanan Sosial

by

Perkumpulan Karsa, Sulawesi Tenggara – Perhutanan sosial menjadi salah satu indikator pembangunan daerah Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan (Dishut). Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, sebagai pelaku … Read more

Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan Somosari Ilegal, Ancam Kelestarian Alam

by

Perkumpulan Karsa, Jepara – Kegiatan pembangunan infrastuktur pariwisata dan pembuatan akses jalan menuju kawasan hutan lindung di Somosari Batealit Jepara semakin masif mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari pemerhati lingkungan Kawali Jepara. Kawali Jepara menyatakan alih fungsi lahan dan pembangunan jalan di kawasan hutan lindung milik PT Perhutani yang mengutamakan kepentingan pelaku usaha … Read more

Pemdes dan Desa Adat Lestarikan Hutan Melalui Perdes dan Awig-Awig

by

Perkumpulan Karsa, Buleleng – Pemerintah Kabupaten Buleleng dipimpin Wakil Bupati I Nyoman Sutjidra bersama masyarakat secara simbolis melangsungkan upacara Wana Kerthi yang bertepatan dengan Tumpek Wariga pada Saniscara Kliwon Wariga, Sabtu (14/5), di Hutan Raya Desa Selat, Kecamatan Sukasada. Puluhan bibit pohon langka dan sarana upacara ditanam di hutan yang dikelola masyarakat setempat sejak 2011 … Read more

Urus Sertifikat Tanah Melalui PTSL, Gratis Atau Berbayar?

by

“Kegiatan PTSL ini gratis, artinya tidak ada biaya lagi yang dibayarkan ke BPN mulai dari pengumpulan berkas, pengukuran sampai terbit sertifikat hak atas tanah.” Perkumpulan Karsa, Jakarta – Perihal biaya masih menjadi pertanyaan masyarakat ketika hendak mengurus sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebab, ada yang menganggap bahwa program PTSL tidak dikenakan biaya … Read more

Menanti Keseriusan Pemerintah Lindungi Wilayah Adat

by

Perkumpulan Karsa – Pengakuan dan perlindungan hak wilayah bagi masyarakat adat masih menemui jalan panjang dan berliku. Regulasi berbelit. Sisi lain, kehidupan dan ruang hidup mereka terus terancam. Sampai Maret 2022, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyebutkan, telah meregistrasi 1.091 peta wilayah adat mencapai 17,6 juta hektar tersebar di 29 provinsi dan 141 kabupaten dan … Read more

Hentikan Pembalakan Hutan, Warga Dianiaya Puluhan Pelaku

by

Lima warga dari komunitas Masyarakat Adat Namblong dianiaya pelaku pembalakan hutan di Kabupaten Jayapura. Aksi pembalakan hutan secara masif menyebabkan rawan terjadi banjir karena hilangnya daerah resapan air. Perkumpulan Karsa, Jayapura – Masyarakat Adat Namblong meminta aparat penegak hukum menghentikan pembalakan hutan secara ilegal di Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua. Sebanyak lima warga dianiaya ketika … Read more

Pentingnya Percepatan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pengujung Pemerintahan Jokowi

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sangat berharap agar di ujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah komitmen untuk pengakuan perlindungan masyarakat adat dapat segera dituntaskan. Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat, Kasmita Widodo menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai terkait pengesahan RUU Masyarakat Adat, implementasi Putusan MK 35/2012 terkait Hutan … Read more

Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Tanah Papua Dengan Kearifan Lokal

by

“PP ini lahir untuk menindaklanjuti hak-hak adat di Tanah Papua. Jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia sekarang. Jadi tanah-tanah adat ini bisa diberi hak, namanya Hak Pengelolaan atau HPL,” Perkumpulan Karsa, Papua – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal ini … Read more

Kementerian ATR/BPN Upayakan Pendaftaran Tanah Ulayat Lewat PTSL

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan pendaftaran tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, … Read more

Masyarakat Sendangbiru Malang Dapat Sertifikat Tanah Setelah 25 Tahun

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan masyarakat Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah mendapat kepastian hak melalui sertifikat tanah atas lahan yang mereka tempati setelah menanti selama 25 tahun. Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengapresiasi kerja kolaboratif lintas … Read more