Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria
Perkumpulan Karsa – Yogyakarta, telah menerbitkan buku terbaru Juni 2022 dengan judul “KRONIK UNDANG-UNDANG DESA” Dari UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa ke UU No. 6/2014 tentang Desa. Penulis: R. Yando Zakaria, Pengantar oleh: Drs. H. Akhmad Muqowam (Ketua Panitia Khusus RUU Desa DPR RI)
Perkumpulan Karsa, Jakarta Pusat – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melakukan reforma agraria untuk mengembalikan hak masyarakat atas tanah. Salah satunya dengan memberikan kepastian hukum kepada tanah milik pribadi dan ulayat melalui penerbitan sertifikat tanah. Aktivis kepemudaan, Sahat Martin Philip Sinurat menyebut masalah agraria sudah terjadi sejak zaman penjajahan. Meski sudah ada dasar hukumnya melalui UU Pokok … Read more
Perkumpulan Karsa, Kalbar – Merespon dimasukkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022, HuMa memaparkan beberapa catatan terkait pentingnya koalisi hutan adat dan peran perempuan dalam mendorong kebijakan di tingkat daerah. Diplomat Keadilan Ekologis dari Perkumpulan HuMa Indonesia, Nora Hidayati mencatat terdapat beberapa hal penting terkait hutan adat … Read more
Perkumpulan Karsa, Jakarta – Dalam sebuah kesempatan diawal tahun 2022 ini, Presiden Joko Widodo pernah menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait tata kelola perhutanan sosial. Presiden ketika itu berharap masyarakat dapat mengelola secara baik sehingga lahan yang diberikan menjadi produktif dan dapat ditindaklanjuti menjadi hak milik. “Setelah … Read more
Perkumpulan Karsa, Jatim – Program Perhutanan Sosial menjadi angin segar masyarakat sekitar hutan bisa mengelola hutan. Namun dalam perjalanannya, banyak masyarakat yang sudah mendapatkan izin masih belum bisa mengelola hutan secara maksimal. Karena itu, peran pendampingan menjadi sangat penting agar masyarakat bisa mengelola hutan dari hulu-hilir dan memberikan dampak ekonomi yang nyata sekaligus melestarikan hutan. … Read more
Perkumpulan Karsa, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi secara tegas menolak SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 287 tahun 2022 tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang berpotensi menghilangkan kawasan hutan seluas 1,1 juta hektare di Pulau Jawa. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Kang Dedi Mulyadi saat … Read more
Perkumpulan Karsa, Jakarta – Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Laksanto Utomo mengingatkan kembali dengan melayangkan surat Presiden Joko Widodo dan DPR RI, untuk berkomitmen mensahkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi Undang-undang, dimasa akhir jabatannya. Pasalnya, masih ada utang penyelesaian RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi sebuah undang-undang. Demikian disampaikan APHA Indonesia dalam jumpa pers … Read more
Perkumpulan Karsa, Sulawesi Tenggara – Perhutanan sosial menjadi salah satu indikator pembangunan daerah Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan (Dishut). Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, sebagai pelaku … Read more
“Kegiatan PTSL ini gratis, artinya tidak ada biaya lagi yang dibayarkan ke BPN mulai dari pengumpulan berkas, pengukuran sampai terbit sertifikat hak atas tanah.” Perkumpulan Karsa, Jakarta – Perihal biaya masih menjadi pertanyaan masyarakat ketika hendak mengurus sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebab, ada yang menganggap bahwa program PTSL tidak dikenakan biaya … Read more
Perkumpulan Karsa – Pengakuan dan perlindungan hak wilayah bagi masyarakat adat masih menemui jalan panjang dan berliku. Regulasi berbelit. Sisi lain, kehidupan dan ruang hidup mereka terus terancam. Sampai Maret 2022, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyebutkan, telah meregistrasi 1.091 peta wilayah adat mencapai 17,6 juta hektar tersebar di 29 provinsi dan 141 kabupaten dan … Read more