Nasional

Pentingnya Percepatan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pengujung Pemerintahan Jokowi

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sangat berharap agar di ujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah komitmen untuk pengakuan perlindungan masyarakat adat dapat segera dituntaskan. Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat, Kasmita Widodo menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai terkait pengesahan RUU Masyarakat Adat, implementasi Putusan MK 35/2012 terkait Hutan … Read more

Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Tanah Papua Dengan Kearifan Lokal

by

“PP ini lahir untuk menindaklanjuti hak-hak adat di Tanah Papua. Jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia sekarang. Jadi tanah-tanah adat ini bisa diberi hak, namanya Hak Pengelolaan atau HPL,” Perkumpulan Karsa, Papua – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal ini … Read more

Kementerian ATR/BPN Upayakan Pendaftaran Tanah Ulayat Lewat PTSL

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan pendaftaran tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, … Read more

Masyarakat Sendangbiru Malang Dapat Sertifikat Tanah Setelah 25 Tahun

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan masyarakat Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah mendapat kepastian hak melalui sertifikat tanah atas lahan yang mereka tempati setelah menanti selama 25 tahun. Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengapresiasi kerja kolaboratif lintas … Read more

Mengenal Program SETAPAK: Perjuangan Mendapat Pengakuan Atas Hak Adat

by

Perkumpulan Karsa – Mengenal historis, rencana tata ruang di Indonesia belum mengenali batas-batas hutan adat dan desa. Hal tersebut mengakibatkan terbitnya izin konsesi yang dialokasikan untuk lahan masyarakat tanpa mengakui masyarakat yang telah mengelola dan bergantung pada sumberdaya alam tersebut dari generasi ke generasi. Dengan adanya hutan dan lahan adat mereka yang berada di bawah … Read more

“Jangan Cuma Jadi Penonton di Ibu Kota Negara Baru”

by

Perkumpulan Karsa – Kecamatan Sepaku telah ditetapkan lewat UU 3 tahun 2022 untuk menjadi wilayah ibu kota baru RI atau IKN menggantikan Jakarta di Pulau Jawa, “Apa yang menjamin status kami di sini, rumah kami?” ujar Harmansyah mengungkapkan pendapatnya soal kampungnya yang akan menjadi bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) RI bernama Nusantara tersebut. Sejak … Read more

Aspirasi Suku Asli Penajam Paser Utara: Lahan Kami Jangan Dirambahlah

by

Perkumpulan Karsa – Suku asli Penajam Paser Utara – lokasi Ibu Kota Negara Nusantara – mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri, di tengah kegiatan berkemah Presiden Jokowi dan para gubernur. Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah NGO … Read more

Aartje Tehupeiory Ungkap Urgensi Regulasi Masyarakat Hukum Adat

by

Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Aartje Tehupeiory mengungkap urgensi regulasi masyarakat hukum adat. Secara khusus, Aartje memandang penting untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Hal ini disampaikan Aartje dalam webinar bertajuk “Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat” di Jakarta, beberapa waktu lalu. … Read more

Kajian Hukum Adat

by

Pengertian Hukum Adat. Menurut buku Sistem Hukum Indonesia karya Sukardi, hukum adat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terhadap yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Sementara dalam buku berjudul Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat … Read more

Hukum Pidana Adat Diakui Dalam RUU KUHP?

by

KUHP saat ini tidak mengenal hukum pidana adat, meski di banyak tempat masih hidup pidana adat. Nah, dalam draft RUU KUHP, hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif. Pengakuan itu tertulis tegas dalam Pasal 2 RUU KUHP. Berikut bunyi Pasal 2 RUU KUHP yang dikutip detikcom, … Read more