Dinas DPMPD: IKN Jadi Momentum Buka Isolasi Masyarakat Hukum Adat

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) menilai, penetapan Ibu Kota Negara menjadi momentum untuk membuka isolasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang selama ini terisolir. “Kaltim hanya memiliki dua MHA yang keduanya masih terisolir, sehingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini menjadi momentum tepat untuk membuka … Read more

Warga Adat: Upaya Perlindungan Dari Pemerintah Lamban

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Mekanisme penetapan hutan adat disebut tidak kunjung dipermudah sehingga upaya melindungi masyarakat adat ‘jalan di tempat’. Padahal hutan adat diyakini merupakan solusi terbaik menjauhkan komunitas asli dari konflik lahan akibat berbagai proyek. Usulan kelompok advokasi terkait penetapan lebih dari satu juta hektare hutan adat, misalnya, belum terwujud meski berbagai persyaratan telah … Read more

Cegah Konflik Agraria, Pemerintah akan Revitalisasi Pemukiman yang Masuk Kawasan IKN

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menuturkan, pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya dilakukan di lahan yang sudah clean and clear. Pemerintah memastikan tidak akan ada pengambilan atau pengelolaan secara paksa lahan yang akan digunakan sebagai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau belum itu … Read more

KSP Persilahkan Warga Mengadu Jika Ada Indikasi Konflik Lahan IKN

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mempersilakan semua pihak yang merasa memiliki tanah di wilayah IKN Nusantara untuk mengajukan klaim. Pengajuan klaim bisa disampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur. “Pihak yang memiliki info dan data baik mengenai indikasi kepemilikan masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk … Read more

Soal Kisruh Tanah IKN, Ini Jawaban Bambang Susantono

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan tidak ada penguasaan tanah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono menyebut pihaknya hanya akan menangani tanah yang tak bermasalah dalam tiga tahun ke depan. Hal itu merupakan jawaban Bambang terkait kisruh status tanah yang akan digunakan dalam proyek pembangunan … Read more

Bertemu Tokoh Adat Dayak, Menteri Suharso: Masyarakat Asli akan Banyak Terlibat dalam Pembangunan IKN

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menerima audiensi Majelis Adat Dayak Nasional, Jumat (18/3/2022). Pertemuan membahas tentang rencana pemindahan Ibu Kota Negara, yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kepada masyarakat adat yang hadir, Menteri menjelaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara akan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya, estimasi kebutuhan tenaga kerja di … Read more

“Jangan Cuma Jadi Penonton di Ibu Kota Negara Baru”

Perkumpulan Karsa – Kecamatan Sepaku telah ditetapkan lewat UU 3 tahun 2022 untuk menjadi wilayah ibu kota baru RI atau IKN menggantikan Jakarta di Pulau Jawa, “Apa yang menjamin status kami di sini, rumah kami?” ujar Harmansyah mengungkapkan pendapatnya soal kampungnya yang akan menjadi bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) RI bernama Nusantara tersebut. Sejak … Read more

Aspirasi Suku Asli Penajam Paser Utara: Lahan Kami Jangan Dirambahlah

Perkumpulan Karsa – Suku asli Penajam Paser Utara – lokasi Ibu Kota Negara Nusantara – mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri, di tengah kegiatan berkemah Presiden Jokowi dan para gubernur. Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah NGO … Read more

BEM Se-Kalimantan Gelar Aksi dan Geruduk Kantor Gubernur Kaltim Terkait IKN

Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan menggelar aksi unjukrasa di depan pintu masuk Kantor Gubernur Kaltim guna menyampaikan tiga tuntutan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. “Pertama, kami menuntut adanya otonomi khusus untuk Kaltim, kedua, revisi Undang-Undang IKN dan ketiga, meminta keterlibatan masyarakat Kaltim dalam pemindahan serta pembangunan IKN,” … Read more

Sinergitas Polri dan Masyarakat Adat-DAD Kalteng Dukung Program Sipandu

Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Andrie Elia Embang mendukung Sistem Keamanan Terpadu di Desa Adat (Sipandu) yang diluncurkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut Elia Embang, Program Sipandu sangat penting untuk mempererat sinergitas antara masyarakat dan kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban serta … Read more