Pemerintah Bersih-bersih Izin Usaha Kawasan, Bagaimana Hasilnya?

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Tim Pelaksana Satuan Percepatan (Satgas) Percepatan Investasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencabut izin penggunaan kawasan hutan kepada 15 perusahaan per 24 April 2022, “Dari 192 perusahaan sudah 15 perusahaan yang kami teken, totalnya itu 482 ribu hektare,” ungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Senin … Read more

Jaga Kelestarian Hutan Mangrove, Masyarakat di Pulau Kaledupa Wakatobi Gunakan Hukum Adat

Perkumpulan Karsa, Wakatobi – Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara turut menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penerapan aturan adat yang berlaku. Pimpinan Adat Barata Kahedupa, La Ode Saidin menjelaskan bahwa saat ini pemerintah setempat telah menggandeng tokoh adat, guna menerapkan serta menegakkan aturan adat. Ketetapan tersebut, kata dia, dipakai untuk memberikan sanksi sesuai … Read more

Warga Adat: Upaya Perlindungan Dari Pemerintah Lamban

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Mekanisme penetapan hutan adat disebut tidak kunjung dipermudah sehingga upaya melindungi masyarakat adat ‘jalan di tempat’. Padahal hutan adat diyakini merupakan solusi terbaik menjauhkan komunitas asli dari konflik lahan akibat berbagai proyek. Usulan kelompok advokasi terkait penetapan lebih dari satu juta hektare hutan adat, misalnya, belum terwujud meski berbagai persyaratan telah … Read more

Terkait Sengketa Lahan, Warga Sanehen: Kami Tidak Menghambat Pembangunan PLTA Peusangan

“Artinya masyarakat sudah jenuh menunggu dan menunggu yang hanya diberikan angin surga serta obat penenang,” Perkumpulan Karsa, Takengon – Salah seorang tokoh muda Kampung Sanehen, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah, Harjuliska mengatakan saat ini ada beberapa persoalan sengketa lahan masyarakat dengan pembangunan PLTA Peusangan yang belum diselesaikan oleh pihak PT PLN. “Seperti masalah ganti rugi rumah, … Read more

Jalan Panjang Masyarakat Adat Cirendeu Mencari Pengakuan Negara

Perkumpulan Karsa, Cimahi – Kampung Cirendeu berada di ujung perbatasan sebelah barat daya pusat Kota Cimahi. Meski tak se-ekslusif Kampung Adat di wilayah Jawa Barat lain seperti Kampung Naga di Tasikmalaya atau Kampung Adat Ciptagelar. Permukiman masyarakat adat Cirendeu membaur dengan masyarakat umum lainnya. Di tengah arus modernisasi, masyarakat adat Cirendeu bertarung mempertahankan tradisi dan … Read more

Menjaga ‘Gipsi Laut’ Butuh Kebijakan Khusus Yang Berbeda Dengan Di Daratan

Perkumpulan Karsa – Kaum gipsi laut merupakan masyarakat adat maritim yang termasuk dalam rumpun Austronesia – nenek moyang masyarakat Indonesia di berbagai wilayah. Saat ini, ada dua kelompok yang termasuk dalam gipsi laut: Orang Suku Laut yang hidup di perairan sebelah barat tanah air, dan masyarakat Bajau yang hidup di Indonesia bagian tengah hingga timur. … Read more

BRWA Rilis Status Terbaru Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia, Pemda Diharap Percepat Proses Rekognisi

Perkumpulan Karsa – Memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) ke-23, pada 17 Maret 2022, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis data terbaru status pengakuan wilayah adat di Indonesia. “Terdapat peningkatan wilayah adat yang sudah teregistrasi sebanyak 5 juta hektar dari 12,7 juta hektar menjadi 17,6 juta hektar selama 6 bulan terakhir. Region Maluku-Papua berkontribusi … Read more

Begini Upaya DPRD Seruyan Atasi Konflik Lahan

“Pembuatan SKT adat ini tidak hanya asal buat saja, yang pasti kita ingin memperbaiki regulasi supaya tidak terjadi tumpang tindih,” Perkumpulan Karsa, Kalteng – PRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah terus berupaya mencegah serta menekan terjadinya konflik akibat tumpang tindih maupun sengketa lahan, di antaranya melalui rancangan peraturan daerah tentang pedoman penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) … Read more

Cegah Konflik Agraria, Pemerintah akan Revitalisasi Pemukiman yang Masuk Kawasan IKN

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menuturkan, pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya dilakukan di lahan yang sudah clean and clear. Pemerintah memastikan tidak akan ada pengambilan atau pengelolaan secara paksa lahan yang akan digunakan sebagai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau belum itu … Read more

KSP Persilahkan Warga Mengadu Jika Ada Indikasi Konflik Lahan IKN

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mempersilakan semua pihak yang merasa memiliki tanah di wilayah IKN Nusantara untuk mengajukan klaim. Pengajuan klaim bisa disampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur. “Pihak yang memiliki info dan data baik mengenai indikasi kepemilikan masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk … Read more