Kebijakan

Mengenal Wilayah Adat Ha Anim, Meepago, dan Lapago yang Diusulkan Jadi Nama Provinsi Baru di Papua

by

Perkumpulan Karsa, Papua – Jumlah provinsi di Indonesia segera bertambah menjadi 37 lantaran pemerintah berencana melakukan pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Rencana penambahan provinsi ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah … Read more

Dinas Perkimta Buleleng Bentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah

by

Perkumpulan Karsa, Buleleng – Merespon banyaknya kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan desa, masyarakat dengan desa adat dan bahkan antara masyarakat dengan pihak pemerintah, membuat Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng mengambil inisiatif untuk membantu menyelesaikan persoalan tanah sebelum berlanjut ke ranah hukum. Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini mengatakan, sejak beberapa tahun … Read more

Penataan Kawasan Hutan Ada Untuk Hindari Konflik Dengan Perusahaan

by

Perkumpulan Karsa, Sampit – Penataanmisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun ST mendorong pemerintah daerah setempat untuk aktif menetapkan kawasan hutan adat. hal itu bertujuan untuk mengurangi konflik sengketa lahan yang kerap terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan. “Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim dilaksanakan selama ini, karena itu pemerintah daerah sudah seharusnya aktif … Read more

Aliansi Masyarakat Peduli Hak Ulayat Manulai Demo, Desak Copot Camat

by

Perkumpulan Karsa, Kupang – Masyarakat Manulai II yang tergabung Aliansi Masyarakat Peduli Hak Ulayat melakukan aksi demonstrasi dari Kantor DPRD Kota Kupang hingga ke Kantor Walikota Kupang. Aksi ini bertujuan untuk menuntut penyelesaian permasalahan tanah ulayat di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Koordinator Umum Aksi Eduard Nautu mengatakan bahwa Camat Alak sebagai pejabat … Read more

Pentingnya Percepatan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pengujung Pemerintahan Jokowi

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sangat berharap agar di ujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah komitmen untuk pengakuan perlindungan masyarakat adat dapat segera dituntaskan. Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat, Kasmita Widodo menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai terkait pengesahan RUU Masyarakat Adat, implementasi Putusan MK 35/2012 terkait Hutan … Read more

Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Tanah Papua Dengan Kearifan Lokal

by

“PP ini lahir untuk menindaklanjuti hak-hak adat di Tanah Papua. Jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia sekarang. Jadi tanah-tanah adat ini bisa diberi hak, namanya Hak Pengelolaan atau HPL,” Perkumpulan Karsa, Papua – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal ini … Read more

Kementerian ATR/BPN Upayakan Pendaftaran Tanah Ulayat Lewat PTSL

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan pendaftaran tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, … Read more

Masyarakat Sendangbiru Malang Dapat Sertifikat Tanah Setelah 25 Tahun

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan masyarakat Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah mendapat kepastian hak melalui sertifikat tanah atas lahan yang mereka tempati setelah menanti selama 25 tahun. Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengapresiasi kerja kolaboratif lintas … Read more

Pemerintah Bersih-bersih Izin Usaha Kawasan, Bagaimana Hasilnya?

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Tim Pelaksana Satuan Percepatan (Satgas) Percepatan Investasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencabut izin penggunaan kawasan hutan kepada 15 perusahaan per 24 April 2022, “Dari 192 perusahaan sudah 15 perusahaan yang kami teken, totalnya itu 482 ribu hektare,” ungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Senin … Read more

Jaga Kelestarian Hutan Mangrove, Masyarakat di Pulau Kaledupa Wakatobi Gunakan Hukum Adat

by

Perkumpulan Karsa, Wakatobi – Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara turut menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penerapan aturan adat yang berlaku. Pimpinan Adat Barata Kahedupa, La Ode Saidin menjelaskan bahwa saat ini pemerintah setempat telah menggandeng tokoh adat, guna menerapkan serta menegakkan aturan adat. Ketetapan tersebut, kata dia, dipakai untuk memberikan sanksi sesuai … Read more