Begini Upaya DPRD Seruyan Atasi Konflik Lahan

“Pembuatan SKT adat ini tidak hanya asal buat saja, yang pasti kita ingin memperbaiki regulasi supaya tidak terjadi tumpang tindih,” Perkumpulan Karsa, Kalteng – PRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah terus berupaya mencegah serta menekan terjadinya konflik akibat tumpang tindih maupun sengketa lahan, di antaranya melalui rancangan peraturan daerah tentang pedoman penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) … Read more

Cegah Konflik Agraria, Pemerintah akan Revitalisasi Pemukiman yang Masuk Kawasan IKN

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menuturkan, pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya dilakukan di lahan yang sudah clean and clear. Pemerintah memastikan tidak akan ada pengambilan atau pengelolaan secara paksa lahan yang akan digunakan sebagai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau belum itu … Read more

KSP Persilahkan Warga Mengadu Jika Ada Indikasi Konflik Lahan IKN

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mempersilakan semua pihak yang merasa memiliki tanah di wilayah IKN Nusantara untuk mengajukan klaim. Pengajuan klaim bisa disampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur. “Pihak yang memiliki info dan data baik mengenai indikasi kepemilikan masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk … Read more

Mengatasi Konflik, AMAN Desak Berlakukan Perda Masyarakat Adat

Agar menghindari konflik, maka AMAN mendorong pemerintah untuk melibatkan komunitas adat dalam berbagai proses pembangunan. Perkumpulan Karsa, Ende – Perda Masyarakat Adat Ende telah disahkan pada tahun 2017 dan diterbitkan Pemkab Ende bersama DPRD untuk mengatur Masyarakat Adat di Kabupaten Ende. Namun sampai saat ini belum diaplikasikan karena tidak didukung dengan Peraturan Bupati Ende sebagai … Read more

Soal Kisruh Tanah IKN, Ini Jawaban Bambang Susantono

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan tidak ada penguasaan tanah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono menyebut pihaknya hanya akan menangani tanah yang tak bermasalah dalam tiga tahun ke depan. Hal itu merupakan jawaban Bambang terkait kisruh status tanah yang akan digunakan dalam proyek pembangunan … Read more

Tiga Poin Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Tabi Terkait Pemekaran Wilayah

Perkumpulan Karsa, Jayapura – Masyarakat Adat Tabi mengajak seluruh masyarakat agar mendukung penyelesaian masalah Papua secara bermartabat melalui rekonsiliasi untuk menuju Papua damai. Penegasan ini merupakan satu dari tiga poin penting yang dituangkan dalam pernyataan sikap tokoh-tokoh adat dan pemuda dari wilayah Tabi di Pendopo Adat Pongkonoware, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Senin 21 Februari 2022. … Read more

Kebun Sawit Ribuan Hektar Sudah Merusak Ekologi, Toh Minyak Goreng Langka

Perkumpulan Karsa, Sumsel – Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengaku aneh terhadap kondisi kelangkaan minyak goreng lantaran provinsi itu memiliki kebun kelapa sawit yang luas. Hal itu disampaikan Deru saat acara pengukuhan dan pembekalan tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan (TP4), pada Selasa (22/3/2022). “Satu bulan kemarin kita langka minyak goreng, aneh. Kita punya 1,3 juta … Read more

Ganjar Temui Massa Aksi Tolak Penambangan Wadas

“Warga Wadas tetap pada pendirian untuk menolak rencana penambangan itu. Bahasanya namanya petani gak bisa pisah dengan tanah,” Perkumpulan Karsa, Jateng – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menemui massa aksi yang mendesak pencabutan izin penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Ganjar bergegas ke massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan warga Wadas. … Read more

Bertemu Tokoh Adat Dayak, Menteri Suharso: Masyarakat Asli akan Banyak Terlibat dalam Pembangunan IKN

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menerima audiensi Majelis Adat Dayak Nasional, Jumat (18/3/2022). Pertemuan membahas tentang rencana pemindahan Ibu Kota Negara, yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kepada masyarakat adat yang hadir, Menteri menjelaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara akan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya, estimasi kebutuhan tenaga kerja di … Read more

Perwakilan Pemuda dan Masyarakat Adat Tabi Nyatakan Dukungan Pemekaran Provinsi Papua

Perkumoulan Karsa, Jayapura – Polemik (pro kontra) Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua terus terjadi. Setelah beberapa wilayah adat La Pago menolak DOB atau pemekaran, kini masyarakat adat Tabi yang menjadi cikal bakal pusat pemerintahan di Papua dan Papua Barat justru mendukung pemekaran. Hal itu didasari pada beberapa faktor. Pertama soal kondisi geografis Papua yang … Read more