Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI berdialog langsung dengan kelompok warga terkait penyelesaian konflik di kawasan hutan dan perkebunan dan juga dengan Forkopimda Jambi
Perkumpulan Karsa, Jambi – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memberikan apresiasinya atas kerja-kerja Pansus Konflik Lahan DPRD Povinsi Jambi. Menurut Sudin, DPRD Jambi cepat sigap membentuk Pansus untuk atasi persoalan konflik lahan yang ada di Jambi.
“Daerah lain ada yang memiliki kasus konflik lahan yang lebih besar dibanding Jambi, namun DPRD-nya tidak ngotot untuk membentuk Pansus, akan tetapi DPRD Jambi lebih sigap dan cepat untuk atasi persoalan konflik lahan dengan membentuk Pansus,” kata Sudin di kunjungan kerjanya ke DPRD Jambi dalam keterangan tertulis, Selasa (19/4/2022).
Sudin juga meminta setelah rekomendasi Pansus Konflik Lahan di Jambi telah diparipurnakan, maka pihak DPRD Jambi segera memberikan dokumen lengkapnya ke Komisi IV DPR RI agar dapat ditindaklanjuti, “Jika nanti sudah di paripurna, berikan kami dokumen lengkapnya untuk kami tindaklanjuti lagi masalah konflik lahan Jambi,” ujar Sudin.
Hal senanda juga disampaikan oleh Djarot Saiful Hidayat. Dia juga mengatakan jika saat ini pola-pola yang dijalankan maupun direkomendasikan oleh Pansus dapat membuahkan hasil, maka dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain.
“Negara tidak boleh kalah dengan korporasi, apalagi saya liat forkopimdanya di Jambi kompak, saya mengapresiasi kerja-kerja pansus konflik lahan demi terwujudnya keadilan sosial,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sementara, Ketua Pansus Konflik lahan Jambi, Wartono Triyan Kusumo menyampaikan di antara pokok permasalahan dalam konflik lahan adalah kemitraan yang tidak terealisasi oleh perusahaan kepada masyarakat seperti pencabutan dan evaluasi izin HGU perkebunan lalu pencabutan dan evaluasi izin usaha konsesi kawasan hutan.
Tidak hanya itu, dikatakan Wartono, permasalah konflik lahan di Jambi juga lantaran adanya klaim hutan adat, hutan desa dan pelepasan lahan, “Kewajiban minimal fasilitasi pembangunan usaha kebun masyarakat oleh perusahaan, dan tumpang tindih Sertifikat Atas Tanah, termasuk permasalahan yang kita jumpai dalam beberapa kasus konflik lahan di Provinsi Jambi,” kata Wartono.
Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap agar Komisi IV DPR RI dapat membantu menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi, “Kita berharap Komisi IV DPR RI ini sebagai perpanjangan tangan di tingkat nasional bisa ditindaklanjuti dengan baik,” kata Edi.
Melalui diskusi ini, Edi menyebutkan agar sumbangsih pemikiran dan masukan dari pihak Legislator Senayan untuk mencari solusi terkait permasalahan konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi bisa selesai, “Diskusi ini juga sebagai bahan diskusi terkait dengan konflik lahan yang kita selesaikan dengan pembentukan Pansus Konflik Lahan,” ujar Ketua DPD PDI-P Jambi tersebut.
Bahkan Gubernur Jambi, Al Haris yang juga ikut dalam diskusi penyelesaian konflik lahan tersebut berharap agar persoalan konflik lahan bisa dapat terselesaikan. Apalagi DPRD Jambi telah bekerja dengan baik dalam persoalan konflik lahan ini.
Usai dilaksanakannya diskusi, penandatanganan komitmen bersama percepatan penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi oleh seluruh unsur forkopimda Provinsi Jambi, dan para pemangku kepentingan dan peserta yang mengikuti diskusi dilakukan.
Turut serta dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jambi yakni Dedi Mulyadi, Salim Fakhry, Panggah Susanto, Hanan Rozak dan Budhy Setiawan dari Fraksi Golkar. Selain Sudin, Djarot Saiful Hidayat juga tampak hadir.
Tidak hanya itu saja, anggota Fraksi PDI Perjuangan Mindo Sianipar, Sunarna dan Maria Lestari serta dari Fraksi Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP juga hadir. Bahkan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan beberapa Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut bersama dalam agenda diskusi konflik lahan di Jambi. (Awib)
