Lima Suku Pedalaman Indonesia Menolak Modernisasi, Apa Saja?

Perkumpulan Karsa – Indonesia terdiri atas berbagai suku. Uniknya, ada suku pedalaman Indonesia yang tolak modernisasi. Apa saja itu? Simak di sini informasinya. Suku pedalaman Indonesia yang tolak modernisasi ada lima jumlahnya. Mereka memiliki alasan tersendiri untuk tetap dapat bertahan pada tradisi asli nenek moyang. Berikut ini tiga suku pedalaman tersebut: 1. Suku Punan Suku … Read more

Program Pew Fellowship Untuk Peningkatan Kesehatan Laut

Perkumpulan Karsa – Sejumlah ilmuwan merencanakan penelitian tentang eksplorasi laut dalam, perlindungan dan pemantauan satwa liar, restorasi lamun, dan masih banyak lagi. Pew Charitable Trusts menyambut enam ilmuwan baru dalam Program Pew Fellowship Konservasi Laut. Ilmuwan tersebut masing-masing dari India, Indonesia, Malaysia, dan Trinidad dan Tobago, dan dua dari Amerika Serikat, bergabung dengan komunitas global … Read more

Terkait Sengketa Lahan, Warga Sanehen: Kami Tidak Menghambat Pembangunan PLTA Peusangan

“Artinya masyarakat sudah jenuh menunggu dan menunggu yang hanya diberikan angin surga serta obat penenang,” Perkumpulan Karsa, Takengon – Salah seorang tokoh muda Kampung Sanehen, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah, Harjuliska mengatakan saat ini ada beberapa persoalan sengketa lahan masyarakat dengan pembangunan PLTA Peusangan yang belum diselesaikan oleh pihak PT PLN. “Seperti masalah ganti rugi rumah, … Read more

Perkumpulan Karsa Segera Launching Produk Baru Bernama Pustaka Karsa

Perkumpulan Karsa telah berkiprah cukup lama dalam program-program pemberdayaan pembaruan desa dan masyarakat adat. Satu yang membedakan sekaligus menjadi semacam trade mark gerakan Karsa selama ini adalah konsistensi untuk selalu menjaga dan berada dalam rel kaedah akademik keilmuan. Banyak produk yang sudah dihasilkan lebih kepada dokumen atas kajian dan laporan program pemberdayaan. Bagi saya, Karsa … Read more

Wilayah Adat Dayak Agabag Terancam Hilang

“Karena sering saya ketemu dengan pihak perusahaan, mereka mengatakan itu ada izinnya dan sampai saat ini belum ada solusi. Saya pun bingung mengadu sama siapa,” Perkumpulan Karsa, Kaltara – Sengkarut penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan tambang di Kabupaten Nunukan telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih klaim lahan pengelolaan masyarakat, lahan pertanian, … Read more

Sekolah Adat di Tengah Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Serakahnya Korporasi

Perkumpulan Karsa – Risnan Ambarita gelisah dengan kondisi lingkungan adat Sihaporas di Simalungun, Sumatera Utara yang semakin rusak akibat perluasan lahan industri PT Toba Pulp Lestari (TPL). Akibatnya, inisiator sekolah adat Sihaporas itu mengaku kian kesulitan mendidik anak-anak masyarakat adat Sihaporas karena “ruang belajar” yang tak bisa lagi dipakai untuk media pembelajaran. Aktivitas PT TPL … Read more

Pemerintah Desa Pertahankan Aset Desa Dari Pemerintah Kabupaten

Perkumpulan Karsa, Trenggalek – Merasa terusik asetnya maka Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek datangi kantor DPRD. Kedatangan AKD tersebut mempertanyakan kebijakan dimana ada imbauan mendadak bahwa aset desa akan diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Dalam permintaan hearing tersebut di terima oleh Komisi II dan IV sebagai komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Kesimpulan dalam … Read more

“Perusahaan” Milik Desa Kunci Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dulu, desa dianggap sebagai sekadar sasaran pembangunan. Undang-undang mengenai desa mengubah paradigma ini dan menjadikan desa sebagai pemain aktif dalam pembangunan, termasuk dengan melibatkan badan usaha milik desa. Desa kini menjadi bagian penting yang harus terus didukung dalam pencapaian rencana aksi pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Bahkan, pemerintah mengenalkan SDGs Desa sebagai upaya … Read more

Otonomi Daerah Dalam Sejarah Indonesia

Era Kolonial Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sesungguhnya sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda). Kemudian pada 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Decentralisatie Wet (Staatsblad 1903 No 329 yang memberi peluang … Read more

DPR Terima Audensi Masyarakat Adat Intan Jaya Papua

“Kepala daerah harus mengikuti standar dan implementasi dalam UU Otonomi Khusus pasca perubahan menjadi UU Nomor 2 tahun 2021 dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Sehingga masyarakat kalau sudah sejahtera ekonominya, sudah terpenuhi kebutuhannya, maka konflik ini mungkin bisa ditekan,” Perkumpulan Karsa, Papua – Harus ada sinergi yang berkelanjutan antara TNI-Polri, Pemda … Read more