2022

Malam Tujuh Likor, Tradisi di Sambas Penanda Idul Fitri Segera Hadir

by

Perkumpulan Karsa, Sambas – Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menyatakan tradisi “Malam Tujuh Likor” dilaksanakan masyarakat di sebagian wilayah kabupaten setempat menandakan Idul Fitri segera hadir. Ketua MABM Kabupaten Sambas Misni Syafari di Sambas, Jumat, mengatakan tradisi itu terkait dengan peringatan Lailatulqadar, yaitu malam-malam ganjil dari 10 malam Ramadhan terakhir menjelang … Read more

Pentingnya Percepatan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pengujung Pemerintahan Jokowi

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sangat berharap agar di ujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah komitmen untuk pengakuan perlindungan masyarakat adat dapat segera dituntaskan. Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat, Kasmita Widodo menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai terkait pengesahan RUU Masyarakat Adat, implementasi Putusan MK 35/2012 terkait Hutan … Read more

Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Tanah Papua Dengan Kearifan Lokal

by

“PP ini lahir untuk menindaklanjuti hak-hak adat di Tanah Papua. Jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia sekarang. Jadi tanah-tanah adat ini bisa diberi hak, namanya Hak Pengelolaan atau HPL,” Perkumpulan Karsa, Papua – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal ini … Read more

Kementerian ATR/BPN Upayakan Pendaftaran Tanah Ulayat Lewat PTSL

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan pendaftaran tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, … Read more

Masyarakat Sendangbiru Malang Dapat Sertifikat Tanah Setelah 25 Tahun

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan masyarakat Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah mendapat kepastian hak melalui sertifikat tanah atas lahan yang mereka tempati setelah menanti selama 25 tahun. Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengapresiasi kerja kolaboratif lintas … Read more

Mengenal Program SETAPAK: Perjuangan Mendapat Pengakuan Atas Hak Adat

by

Perkumpulan Karsa – Mengenal historis, rencana tata ruang di Indonesia belum mengenali batas-batas hutan adat dan desa. Hal tersebut mengakibatkan terbitnya izin konsesi yang dialokasikan untuk lahan masyarakat tanpa mengakui masyarakat yang telah mengelola dan bergantung pada sumberdaya alam tersebut dari generasi ke generasi. Dengan adanya hutan dan lahan adat mereka yang berada di bawah … Read more

Pemerintah Bersih-bersih Izin Usaha Kawasan, Bagaimana Hasilnya?

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Tim Pelaksana Satuan Percepatan (Satgas) Percepatan Investasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencabut izin penggunaan kawasan hutan kepada 15 perusahaan per 24 April 2022, “Dari 192 perusahaan sudah 15 perusahaan yang kami teken, totalnya itu 482 ribu hektare,” ungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Senin … Read more

Jaga Kelestarian Hutan Mangrove, Masyarakat di Pulau Kaledupa Wakatobi Gunakan Hukum Adat

by

Perkumpulan Karsa, Wakatobi – Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara turut menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penerapan aturan adat yang berlaku. Pimpinan Adat Barata Kahedupa, La Ode Saidin menjelaskan bahwa saat ini pemerintah setempat telah menggandeng tokoh adat, guna menerapkan serta menegakkan aturan adat. Ketetapan tersebut, kata dia, dipakai untuk memberikan sanksi sesuai … Read more

Dinas DPMPD: IKN Jadi Momentum Buka Isolasi Masyarakat Hukum Adat

by

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) menilai, penetapan Ibu Kota Negara menjadi momentum untuk membuka isolasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang selama ini terisolir. “Kaltim hanya memiliki dua MHA yang keduanya masih terisolir, sehingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini menjadi momentum tepat untuk membuka … Read more

Warga Adat: Upaya Perlindungan Dari Pemerintah Lamban

by

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Mekanisme penetapan hutan adat disebut tidak kunjung dipermudah sehingga upaya melindungi masyarakat adat ‘jalan di tempat’. Padahal hutan adat diyakini merupakan solusi terbaik menjauhkan komunitas asli dari konflik lahan akibat berbagai proyek. Usulan kelompok advokasi terkait penetapan lebih dari satu juta hektare hutan adat, misalnya, belum terwujud meski berbagai persyaratan telah … Read more