BERITA

Mengenal Wilayah Adat Ha Anim, Meepago, dan Lapago yang Diusulkan Jadi Nama Provinsi Baru di Papua

by

Perkumpulan Karsa, Papua – Jumlah provinsi di Indonesia segera bertambah menjadi 37 lantaran pemerintah berencana melakukan pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Rencana penambahan provinsi ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah … Read more

Dinas Perkimta Buleleng Bentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah

by

Perkumpulan Karsa, Buleleng – Merespon banyaknya kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan desa, masyarakat dengan desa adat dan bahkan antara masyarakat dengan pihak pemerintah, membuat Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng mengambil inisiatif untuk membantu menyelesaikan persoalan tanah sebelum berlanjut ke ranah hukum. Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini mengatakan, sejak beberapa tahun … Read more

Penataan Kawasan Hutan Ada Untuk Hindari Konflik Dengan Perusahaan

by

Perkumpulan Karsa, Sampit – Penataanmisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun ST mendorong pemerintah daerah setempat untuk aktif menetapkan kawasan hutan adat. hal itu bertujuan untuk mengurangi konflik sengketa lahan yang kerap terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan. “Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim dilaksanakan selama ini, karena itu pemerintah daerah sudah seharusnya aktif … Read more

Aliansi Masyarakat Peduli Hak Ulayat Manulai Demo, Desak Copot Camat

by

Perkumpulan Karsa, Kupang – Masyarakat Manulai II yang tergabung Aliansi Masyarakat Peduli Hak Ulayat melakukan aksi demonstrasi dari Kantor DPRD Kota Kupang hingga ke Kantor Walikota Kupang. Aksi ini bertujuan untuk menuntut penyelesaian permasalahan tanah ulayat di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Koordinator Umum Aksi Eduard Nautu mengatakan bahwa Camat Alak sebagai pejabat … Read more

Duduk Perkara Sengketa Lahan Obyek Wisata Goa Lowo, Eks Transmigrasi

by

Perkumpulan Karsa, Kotabaru – Pasca pembukaan portal pembatas dari seng dan kawat berduri di objek wisata Goa Lowo, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, pada Jumat (6/5/2022) kemarin, masih menyisakan masalah. Masyarakat saat libur Lebaran yang datang ke objek wisata tersebut sempat beberapa hari menikmati wahana hiburan air di lokasi wisata tersebut. Belakangan, muncul … Read more

Masyarakat Sendangbiru Malang Dapat Sertifikat Tanah Setelah 25 Tahun

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan masyarakat Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah mendapat kepastian hak melalui sertifikat tanah atas lahan yang mereka tempati setelah menanti selama 25 tahun. Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengapresiasi kerja kolaboratif lintas … Read more

Pemerintah Bersih-bersih Izin Usaha Kawasan, Bagaimana Hasilnya?

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Tim Pelaksana Satuan Percepatan (Satgas) Percepatan Investasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencabut izin penggunaan kawasan hutan kepada 15 perusahaan per 24 April 2022, “Dari 192 perusahaan sudah 15 perusahaan yang kami teken, totalnya itu 482 ribu hektare,” ungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Senin … Read more

Dinas DPMPD: IKN Jadi Momentum Buka Isolasi Masyarakat Hukum Adat

by

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) menilai, penetapan Ibu Kota Negara menjadi momentum untuk membuka isolasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang selama ini terisolir. “Kaltim hanya memiliki dua MHA yang keduanya masih terisolir, sehingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini menjadi momentum tepat untuk membuka … Read more

Warga Adat: Upaya Perlindungan Dari Pemerintah Lamban

by

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Mekanisme penetapan hutan adat disebut tidak kunjung dipermudah sehingga upaya melindungi masyarakat adat ‘jalan di tempat’. Padahal hutan adat diyakini merupakan solusi terbaik menjauhkan komunitas asli dari konflik lahan akibat berbagai proyek. Usulan kelompok advokasi terkait penetapan lebih dari satu juta hektare hutan adat, misalnya, belum terwujud meski berbagai persyaratan telah … Read more

Tiga Poin Deklarasi Masyarakat Adat Tolak Aksi Anti NKRI di Papua

by

“Aspirasi rakyat Papua tidak bisa diwakili oleh satu kelompok tertentu apalagi oleh kelompok – kelompok yang dianggap ilegal di negara ini,” Perkumpulan Karsa, Papua – Masyarakat Adat Keerom menggelar deklarasi damai menolak aksi anti NKRI di Papua, Kamis 21 April 2022. Aksi ini ditujukan untuk mendukung pemerintah terhadap kelompok yang menentang kebijakan otonomi khusus dan … Read more