BERITA

“Kami Memerintahkan Ganjar Pranowo Menghentikan Penambangan di Desa Wadas”

by

“Dengan tegas kami memerintahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk menghentikan rencana penambangan di Desa Wadas dan mengeluarkan Desa Wadas dari Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener,” Perkumpulan Karsa, Semarang – Ratusan massa aksi solidaritas untuk Wadas kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (31/3/2022). Massa aksi membawa atribut demonstrasi berupa … Read more

MPO Apdesi Ungkap Isi Pertemuan di Rumah Luhut Sepekan Sebelum Silatnas

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO APDESI) Muhammad Asri Anas bercerita tentang sejumlah pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan pernah digelar di rumah maupun di kantor Luhut di Jakarta. Terakhir, kata Anas, pertemuan di Kantor Kementerian Kemaritiman itu membahas redistribusi lahan perkebunan … Read more

Tradisi Ramadan “Bantai Adat”, Ratusan Kerbau Dibantai, Ludes dalam 4 Jam

by

  Perkumpulan Karsa, Jambi – Menjelang Ramadan, ratusan daging kerbau hasil penyembelihan pada ajang tradisi Bantai Adat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Rabu, habis terjual dalam empat jam. “Ada ratusan kerbau yang disembelih sejak dinihari tadi, sekitar 120 ekor dan pada pukul 08.00 WIB daging kerbau terjual habis. Tinggal sebagian … Read more

Menteri Sosial Mengajar di Komunitas Adat Terpencil Rimba Jambi

by

Mensos berharap hadirnya sarana dan prasarana kebutuhan dasar untuk warga SAD di daerah itu dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga SAD tersebut. Perkumpulan Karsa, Jambi – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajar kepada anak-anak Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam (SAD) atau orang rimba di Sungai Terap, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Rabu. … Read more

Lima Usulan Komunitas Masyarakat Adat Bakal Diproses

by

“Komunitas yang diusulkan itu harus melengkapi beberapa hal, termasuk harus ada list atau daftar warga yang masuk kawasan MHA yang diusulkan.” Perkumpulan Karsa, Kaltara – Pemkab Bulungan, melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA), mulai menindaklanjuti sejumlah usulan komunitas MHA di sejumlah desa dan kecamatan yang ada di wilayah ini. Pada senin (28/3/2022), Panitia MHA kembali … Read more

Ricuh di Desa Wadas, Adakah Provokator dari Luar Ikut Memanas-Manasi?

by

Perkumpulan Karsa, Purworejo – Saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melakukan pengukuran lahan tambang di Desa Wadas, Kecamatan Bener untuk pembangunan Bendungan Bener, mendadak situasinya memanas. Akibatnya aparat polisi, Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan desa tersebut. Bahkan pengukuran lahan tersebut berujung ricuh karena mendapat penolakan warga setempat. Pengukuran lahan awalnya berjalan dengan … Read more

Presiden Dorong UU Masyarakat Adat Segera Disahkan

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Presiden Joko Widodo terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dapat segera dirampungkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan tersebut dikatakan Kepala Negara akan dapat menjadi payung hukum bagi hak masyarakat adat dalam membangun kerja sama dengan pemerintah. “Mengenai Undang-Undang Masyarakat Adat, saya kira ini inisiatif DPR. Saya sudah sampaikan, pemerintah … Read more

Begini Upaya DPRD Seruyan Atasi Konflik Lahan

by

“Pembuatan SKT adat ini tidak hanya asal buat saja, yang pasti kita ingin memperbaiki regulasi supaya tidak terjadi tumpang tindih,” Perkumpulan Karsa, Kalteng – PRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah terus berupaya mencegah serta menekan terjadinya konflik akibat tumpang tindih maupun sengketa lahan, di antaranya melalui rancangan peraturan daerah tentang pedoman penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) … Read more

Cegah Konflik Agraria, Pemerintah akan Revitalisasi Pemukiman yang Masuk Kawasan IKN

by

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menuturkan, pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya dilakukan di lahan yang sudah clean and clear. Pemerintah memastikan tidak akan ada pengambilan atau pengelolaan secara paksa lahan yang akan digunakan sebagai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau belum itu … Read more

KSP Persilahkan Warga Mengadu Jika Ada Indikasi Konflik Lahan IKN

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mempersilakan semua pihak yang merasa memiliki tanah di wilayah IKN Nusantara untuk mengajukan klaim. Pengajuan klaim bisa disampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur. “Pihak yang memiliki info dan data baik mengenai indikasi kepemilikan masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk … Read more