2022

Almisbat Kawal Terus Program Perhutanan Sosial bagi Warga Desa

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Dalam sebuah kesempatan diawal tahun 2022 ini, Presiden Joko Widodo pernah menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait tata kelola perhutanan sosial. Presiden ketika itu berharap masyarakat dapat mengelola secara baik sehingga lahan yang diberikan menjadi produktif dan dapat ditindaklanjuti menjadi hak milik. “Setelah … Read more

Pengelolaan Perhutanan Sosial Maksimalkan Peran Penyuluh

by

Perkumpulan Karsa, Jatim – Program Perhutanan Sosial menjadi angin segar masyarakat sekitar hutan bisa mengelola hutan. Namun dalam perjalanannya, banyak masyarakat yang sudah mendapatkan izin masih belum bisa mengelola hutan secara maksimal. Karena itu, peran pendampingan menjadi sangat penting agar masyarakat bisa mengelola hutan dari hulu-hilir dan memberikan dampak ekonomi yang nyata sekaligus melestarikan hutan. … Read more

Dedi Mulyadi: SK Menteri LHK Soal KHDPK Bisa Ubah Mata Air Jadi Air Mata

by

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi secara tegas menolak SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 287 tahun 2022 tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang berpotensi menghilangkan kawasan hutan seluas 1,1 juta hektare di Pulau Jawa. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Kang Dedi Mulyadi saat … Read more

Warga Desa Adat Tolak Proyek Terminal LNG di Kawasan Mangrove

by

Perkumpulan Karsa, Denpasar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali bersama Desa Adat Intaran menolak rencana pembangunan terminal liquefied natural gas (LNG). Terminal LNG itu rencananya akan dibangun di kawasan hutan mangrove Sidakarya. Selain Walhi Bali dan Desa Adat Intaran, Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (Kekal) Bali dan Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali juga … Read more

38 Perempuan Ikuti Pingitan Tradisi Kahiaa dari Lembaga Adat Desa Gumanano Buton Tengah

by

Perkumpulan Karsa, Sultra – Masyarakat Buton gelar tradisi pingitan untuk puluhan perempuan.Tradisi yang disebut Kahia’a pingitan digelar lembaga adat Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra). Ritual pingitan yang familiar juga disebut masyarakat setempat sebagai Kahia’a merupakan tradisi turun temurun bagi masyarakat Buton. Tradisi pingitan diikuti 38 anak perempuan (Hobine) yang … Read more

Peran Bundo Kanduang, Penjaga ‘Harta Pusaka’ dalam Masyarakat Minangkabau

by

Perkumpulan Karsa, Sumbar – Sudah sejak lama masyarakat Minangkabau menarik perhatian banyak peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu disebabkan karena sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat. Pada sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan menurut garis ibu, kaum perempuan menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan suku, kaum, dan paruik … Read more

Peran Dominan Perempuan Orang Rimba Dalam Keluarga

by

Perkumpulan Karsa, Jambi – Perjalanan bersama tim KKI Warsi itu juga ditemani Menti Gentar–wakil pimpinan adat kelompok orang rimba. Di tengah perjalanan menuju permukiman mereka, kami tak sengaja bertemu kelompok perempuan orang rimba. Sejumlah betina atau perempuan orang rimba terlihat berkerumun di persimpangan jalan setapak. Perjalanan kami pun terhenti. Menti Gentar mengizinkan kami memotret aktivitas … Read more

Tiga Generasi Suku Anak Dalam Mengaku Tertipu Janji Perusahaan Sawit

by

Investigasi yang dilakukan oleh BBC, The Gecko Project, dan Mongabay menemukan bahwa masyarakat berpotensi kehilangan triliunan rupiah setiap tahun, karena perusahaan sawit gagal memenuhi kewajiban mereka membangun plasma, seperti yang dimandatkan oleh undang-undang. Perkumpulan Karsa, Sumut – Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Desa Tebing Tinggi, Sumatra Selatan, mengaku menyerahkan lahan kepada sebuah … Read more

Ekskutif dan Legislatif Karo Prihatin Atas Bentrok Berdarah di Puncak 2000 Siosar

by

Perkumpulan Karsa, Sumut – Akibat tidak ada kepastian hukum penanganan sengketa lahan di kawasan Puncak 2000, hingga kini belum dapat terpecahkan, dampaknya telah menimbulkan persoalan baru. Hal ini diduga karena penanganan serta kepastian hukum tetap tentang status lahan yang diklaim oleh pihak PT BUK sebagai miliknya. Namun, mendapat perlawanan dari beberapa kelompok warga asal Desa … Read more