Kebijakatan

Pemprov Kaltara Dukung Penegakkan Kedudukan Hutan Adat

by

Perkumpulan Karsa — Pemprov Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Yansen TP, M.Si menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendukung dengan tegas penegakan kedudukan hutan adat. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wagub dalam acara Seminar Nasional “Kedudukan Hutan Adat dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan MK 35/2012” di Tanjung Selor, Sabtu (26/2). “Provinsi Kaltara tegas mendukung kebijakan … Read more

Upaya Melegalkan Hutan Adat Papua: Antara Semangat Masyarakat dan Hambatan Regulasi

by

Perkumpulan Karsa — Masyarakat Papua telah mengenal konsep hutan adat jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Bagi warga di bumi cenderawasih, hutan dan segala yang terkandung di dalamnya adalah ‘ibu’ yang menaungi seluruh aktivitas mereka. Ini bukan sembarang konsep. Dibandingkan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia, angka tutupan hutan Papua adalah yang terbesar. Luasnya mencapai 34,4 juta … Read more

BEM Se-Kalimantan Gelar Aksi dan Geruduk Kantor Gubernur Kaltim Terkait IKN

by

Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan menggelar aksi unjukrasa di depan pintu masuk Kantor Gubernur Kaltim guna menyampaikan tiga tuntutan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. “Pertama, kami menuntut adanya otonomi khusus untuk Kaltim, kedua, revisi Undang-Undang IKN dan ketiga, meminta keterlibatan masyarakat Kaltim dalam pemindahan serta pembangunan IKN,” … Read more

Sinergitas Polri dan Masyarakat Adat-DAD Kalteng Dukung Program Sipandu

by

Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Andrie Elia Embang mendukung Sistem Keamanan Terpadu di Desa Adat (Sipandu) yang diluncurkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut Elia Embang, Program Sipandu sangat penting untuk mempererat sinergitas antara masyarakat dan kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban serta … Read more

IKN Dipindah ke Wilayahnya, Kelompok Masyarakat Adat Kalimantan Berterimakasih

by

Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Sejumlah kelompok masyarakat adat Kalimantan yang diwakili oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Kesultanan Kutai Negara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Banjar dan Dewan Adat Dayak Provinsi se Pulau/Banua Kalimantan mengeluarkan maklumat rakyat Kalimantan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau/Banua Kalimantan H. Agustiar Sabran menyampaikan penghargaan … Read more

Aartje Tehupeiory Ungkap Urgensi Regulasi Masyarakat Hukum Adat

by

Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Aartje Tehupeiory mengungkap urgensi regulasi masyarakat hukum adat. Secara khusus, Aartje memandang penting untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Hal ini disampaikan Aartje dalam webinar bertajuk “Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat” di Jakarta, beberapa waktu lalu. … Read more

Dampak Pembangunan Mega Proyek PLTA di Poso

by

Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta — Pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT Poso Energi 515 MW menyisakan penderitaan bagi Masyarakat Adat Danau Poso yang ada disekitarnya. Betapa tidak, para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil menanam padi dan berkebun, kini harus menanggung dampak dari akibat uji coba pintu air bendungan PLTA Poso Energi yang menenggelamkan … Read more

Kajian Hukum Adat

by

Pengertian Hukum Adat. Menurut buku Sistem Hukum Indonesia karya Sukardi, hukum adat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terhadap yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Sementara dalam buku berjudul Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat … Read more

Hukum Pidana Adat Diakui Dalam RUU KUHP?

by

KUHP saat ini tidak mengenal hukum pidana adat, meski di banyak tempat masih hidup pidana adat. Nah, dalam draft RUU KUHP, hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif. Pengakuan itu tertulis tegas dalam Pasal 2 RUU KUHP. Berikut bunyi Pasal 2 RUU KUHP yang dikutip detikcom, … Read more

Yando Zakaria: Wacana Masyarakat Hukum Adat Dicukupkan Saja Sebagai Sejarah? Apa Maksudnya?

by

Yogyakarta–Tanpa ada angin ataupun hujan, Yando Zakaria, Peneliti Perkumpulan KARSA, melontarkan sebuah wacana (atau tepatnya pertanyaan untuk dijadikan bahan diskusi bagi pegiat sosial utamanya masyarakat adat?) tentang MHA untuk dicukupkan saja dan dijadikan sejarah, ada apa? Hal ini dikutip dari akun fb nya, Rabu (23/3), Yando menuliskan sebagai berikut: “BTW, bagaimana kalau ke depan wacana … Read more