Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Tanah Papua Dengan Kearifan Lokal

“PP ini lahir untuk menindaklanjuti hak-hak adat di Tanah Papua. Jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia sekarang. Jadi tanah-tanah adat ini bisa diberi hak, namanya Hak Pengelolaan atau HPL,” Perkumpulan Karsa, Papua – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal ini … Read more

Kementerian ATR/BPN Upayakan Pendaftaran Tanah Ulayat Lewat PTSL

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan pendaftaran tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, … Read more

Masyarakat Sendangbiru Malang Dapat Sertifikat Tanah Setelah 25 Tahun

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan masyarakat Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah mendapat kepastian hak melalui sertifikat tanah atas lahan yang mereka tempati setelah menanti selama 25 tahun. Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengapresiasi kerja kolaboratif lintas … Read more

Pemerintah Bersih-bersih Izin Usaha Kawasan, Bagaimana Hasilnya?

Perkumpulan Karsa, Jakarta – Tim Pelaksana Satuan Percepatan (Satgas) Percepatan Investasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencabut izin penggunaan kawasan hutan kepada 15 perusahaan per 24 April 2022, “Dari 192 perusahaan sudah 15 perusahaan yang kami teken, totalnya itu 482 ribu hektare,” ungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Senin … Read more

Dinas DPMPD: IKN Jadi Momentum Buka Isolasi Masyarakat Hukum Adat

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) menilai, penetapan Ibu Kota Negara menjadi momentum untuk membuka isolasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang selama ini terisolir. “Kaltim hanya memiliki dua MHA yang keduanya masih terisolir, sehingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini menjadi momentum tepat untuk membuka … Read more

Warga Adat: Upaya Perlindungan Dari Pemerintah Lamban

Perkumpulan Karsa, Kaltim – Mekanisme penetapan hutan adat disebut tidak kunjung dipermudah sehingga upaya melindungi masyarakat adat ‘jalan di tempat’. Padahal hutan adat diyakini merupakan solusi terbaik menjauhkan komunitas asli dari konflik lahan akibat berbagai proyek. Usulan kelompok advokasi terkait penetapan lebih dari satu juta hektare hutan adat, misalnya, belum terwujud meski berbagai persyaratan telah … Read more

Semi Reuni Bukber Karsa 2022

Perkumpulan Karsa, Sleman – Acara diskusi dan bukber (buka bersama) yang diadakan oleh Perkumpulan Karsa, Minggu (24/4) berlangsung meriah. Meski diiringi hujan ringan dari siang namun tidak menghalangi suasana acara yang terasa hangat. Tepat pukul 16.00 peserta undangan mulai tampak satu-persatu. Setiap kali undangan yang hadir selalu mendapat sambutan yang heboh. Hal itu disebabkan sudah … Read more

Masyarakat Hukum Adat dan Sanksi Adat (1)

Perkumpulan Karsa, Pekanbaru – Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan pristiwa pemberian sanksi adat oleh masyarakat suku Sa-kai kepada salah satu LSM Lingkungan di Riau, yang disebabkan oleh dugaan kesalahan tidak men-cantumkan penulisan nama atau gelar, tanggal lahir dan dugaan penggunaan data-data serta informasi tanpa pesertujuan (consent) dari masyarakat suku Sakai. Sanksi adat yang diberikan … Read more

Tiga Poin Deklarasi Masyarakat Adat Tolak Aksi Anti NKRI di Papua

“Aspirasi rakyat Papua tidak bisa diwakili oleh satu kelompok tertentu apalagi oleh kelompok – kelompok yang dianggap ilegal di negara ini,” Perkumpulan Karsa, Papua – Masyarakat Adat Keerom menggelar deklarasi damai menolak aksi anti NKRI di Papua, Kamis 21 April 2022. Aksi ini ditujukan untuk mendukung pemerintah terhadap kelompok yang menentang kebijakan otonomi khusus dan … Read more

Konflik Lahan Antara Warga Sekoban dan Perusahaan Makin Runyam

Perkumpulan Karsa, Sampit – Konflik antara PT Pancaran Wananusa dengan sejumlah masyarakat Desa Sekoban makin meruncing. Bahkan kedua belah pihak kini saling lapor. Sebelumnya, Dante Theodore, direktur PT Pancaran Wananusa telah melaporkan sejumlah oknum warga yang dianggap menjarah hutan di dalam izin HTI yang mereka miliki ke Polres Lamandau. Laporan tersebut sudah cukup lama dan … Read more