Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria
Perkumpulan Karsa — Tak mau terjadi seperti kasus di Wadas, Purworejo, Koalisi Penyelamatan Hutan Masa Depan Mentawai menggelar aksi lanjutan Sepekan Masijago Mentawai, hari ini gabungan koalisi gabungan organisasi mahasiswa dan NGO di Kota Padang melakukan aksi di tiga titik lampu merah, di DPRD Sumatera Barat, Masjid Raya Sumbar dan Simpang BTN dengan kondisi diam. … Read more
Perkumpulan Karsa — Masyarakat adat Suku Namblong meminta agar Bupati Jayapura Mathius Awoitauw segera bertindak tegas dan mencabut izin dari PT Permata Nusa Mandiri. Desakan ini karena kerusakan hutan milik masyarakat adat Suku Namblong akibat aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kepala sawit oleh PT Permata Nusa Mandiri. Bahkan kerusakan hingga mencapai 16.128 hektare. “Saya ingin … Read more
Perkumpulan Karsa — Pemprov Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Yansen TP, M.Si menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendukung dengan tegas penegakan kedudukan hutan adat. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wagub dalam acara Seminar Nasional “Kedudukan Hutan Adat dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan MK 35/2012” di Tanjung Selor, Sabtu (26/2). “Provinsi Kaltara tegas mendukung kebijakan … Read more
Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Komunitas Bajo yang mendiami daerah pesisir Desa Torosiaje, kecamatan Popayato, kabupaten Pohuwato, memiliki kedekatan emosional terhadap sumber daya alam (SDA), yang melahirkan perilaku nyata mempertimbangkan ekologis. Mengatasi krisis ekologi tak semata soal teknis, tetapi perlu ditelusuri seluk-beluk spiritual manusia, pandangan hidup, kesadaran terhadap alam dan perilaku ekologis. Untuk itu, perlu kecerdasan ekologis … Read more
Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan menggelar aksi unjukrasa di depan pintu masuk Kantor Gubernur Kaltim guna menyampaikan tiga tuntutan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. “Pertama, kami menuntut adanya otonomi khusus untuk Kaltim, kedua, revisi Undang-Undang IKN dan ketiga, meminta keterlibatan masyarakat Kaltim dalam pemindahan serta pembangunan IKN,” … Read more
Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Andrie Elia Embang mendukung Sistem Keamanan Terpadu di Desa Adat (Sipandu) yang diluncurkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut Elia Embang, Program Sipandu sangat penting untuk mempererat sinergitas antara masyarakat dan kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban serta … Read more
Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Sejumlah kelompok masyarakat adat Kalimantan yang diwakili oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Kesultanan Kutai Negara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Banjar dan Dewan Adat Dayak Provinsi se Pulau/Banua Kalimantan mengeluarkan maklumat rakyat Kalimantan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau/Banua Kalimantan H. Agustiar Sabran menyampaikan penghargaan … Read more
Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta – Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Aartje Tehupeiory mengungkap urgensi regulasi masyarakat hukum adat. Secara khusus, Aartje memandang penting untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Hal ini disampaikan Aartje dalam webinar bertajuk “Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat” di Jakarta, beberapa waktu lalu. … Read more
Perkumpulankarsa.org, Yogyakarta — Pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT Poso Energi 515 MW menyisakan penderitaan bagi Masyarakat Adat Danau Poso yang ada disekitarnya. Betapa tidak, para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil menanam padi dan berkebun, kini harus menanggung dampak dari akibat uji coba pintu air bendungan PLTA Poso Energi yang menenggelamkan … Read more
KUHP saat ini tidak mengenal hukum pidana adat, meski di banyak tempat masih hidup pidana adat. Nah, dalam draft RUU KUHP, hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif. Pengakuan itu tertulis tegas dalam Pasal 2 RUU KUHP. Berikut bunyi Pasal 2 RUU KUHP yang dikutip detikcom, … Read more